Oleh: Irman Gusman
(Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia)
Untuk mengatasi kemacetan Jakarta, pindahkan saja ibukota pemerintahan RI ke Palangkaraya. Demikian usul yang tiba-tiba dilontarkan Wakil Ketua MPR Farhan Hamid. Ia melontarkan ide yang cukup mengejutkan itu dalam sebuah dialog di ibukota Kalimantan Tengah itu beberapa hari lalu. Dan, karuan saja, ide itu mendapatkan perhatian publik yang cukup besar.
Jakarta memang memiliki beragam persoalan yang begitu kompleks. Mulai dari kemacetan jalan yang dari hari ke hari semakain parah, persoalan banjir yang tidak henti merendam sebagian rumah penduduk, masalah pemukiman kumuh, tingkat kriminalitas yang tinggi, sampai tawuran pelajar dan berbagai persoalan kemasyarakatan lainnya yang sulit diatasi. Karena itulah Farhan mengusulkan segera saja ibukota pemerintahan dipindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya.
Ide yang sebenarnya pada 1957 pernah dicanangkan Presiden RI Pertama Soekarno.
Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar bisa menjadi solusi yang tepat bagi persoalan Jakarta yang begitu kompleks? Dan, jangan lupa, bagi kita sebagai bangsa persoalan Jakarta bukan hanya satu-satunya masalah yang memerlukan penanganan segera.
Bagi saya, penyelesaian masalah ini hendaknya jangan sepotong-sepotong. Artinya, penyelesaian itu jangan hanya menyelesaikan masalah kota megapolitan Jakarta, tapi sekaligus penyelesaian bagi banyak silang-sengkarut yang dihadapi bangsa ini sekarang. Ke depannya, kita mestinya berharap, akan benar-benar tercapai masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, di negara yang gemah ripah loh jinawi. Negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Karena itu, saya lebih tertarik untuk memilih melakukan langkah desentralisasi kementerian, seperti yang telah saya usulkan, ketika berbincang-bincang dengan beberapa wartawan di Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Dan beberapa hari terakhir ini, tanggapan terhadap ide saya itu pun terus mengalir. Tidak sedikit pula rekan dan sahabat yang menelpon saya, mengirim email dan bahkan SMS, berkenaan dengan pandangan saya itu.
Saya pikir, langkah ini tidak hanya dapat mengatasi persoalan-persoalan ibukota Jakarta an-sich. Dianya juga akan menjadi solusi konprehensif bagi upaya pembangunan nasional, yang bersifat menyeluruh. Dalam hal ini, penyelesaian masalah yang dihadapi kota Jakarta bisa diatasi dengan baik, tapi di samping itu langkah ini juga akan lebih menggairahkan pembangunan di banyak daerah di seluruh pelosok tanah air. Ibarat kata pepatah: sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui.
Bagaimanapun, pemindahan ibukota dari Jakarta ke kota lain seperti Palangkaraya, KalimantanTengah, mungkin bisa dijadikan salah satu solusi mengatasi sebagian dari persoalan-persoalan Jakarta yang begitu kompleks. Langkah ini pernah dilakukan oleh Malaysia, yang memindahkan ibukota pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1998 dan Myanmar yang menjadikan Nay Pyi Taw sebagai pusat pemerintah menggantikan Yaangon pada 2005.
Tidak untuk Indonesia:
Sehubungan dengan itu, kita harus ingat, persoalan yang kita hadapi sebagai bangsa tidaklah persis sama dengan apa yang dihadapi Malaysia atau Myanmar. Pemindahan ibukota pemerintahan mungkin sekali tepat bagi kedua negara itu. Tapi, dalam hal ini, tidak untuk Indonesia. Sebab, kita masih memiliki segudang persoalan lain yang juga menuntut penyelesaiannya. Kita seharusnya memiliki visi dan misi yang jelas dan lurus ke depan, bagi terwujudnya cita-cita seluruh anak bangsa, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera.
Bagi saya, mana mungkin kita bisa mencapai cita-cita yang demikian mulia jika dalam tata kelola pemerintahan kita belum bisa bertindak adil. Seperti diketahui sejauh ini, sejumlah daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, dengan sumber daya alamnya yang melimpah seperti Papua, tapi rakyatnya sebagian besar masih hidup miskin. Kita tidak boleh menutup mata menyaksikan kenyataan bahwa sebagian besar perputaran uang di Indonesia 90 persennya beredar di Pulau Jawa. Dan dari angka tersebut, 50 persennya beredar di Jakarta.
Karena itu, saya menggagas ide tentang arah dan cita-cita pembangunan nasional seperti apa yang tepat bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Pada akhirnya saya menemukan bahwa tidak boleh lain,seluruh warga masyarakat dari Sabang hingga Merauke, dari Rote hingga Sulu, harus merasakan manfaat pembangunan dan kesejahteraan yang sama dari sumber daya alam yang dikandung bumi nusantara.
Artinya, pembangunan nasional harus berorientasi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah sesuai dengan kondisi, kapasitas,dan potensi daerah masing-masing. Karena itu, kita tidak hanya terpaku memikirkan masalah kesemrawutan Jakarta semata-mata.
Dengan demikian, dilihat dari potensi masing-masing daerah, maka Sumatera misalnya bisa dijadikan sebagai pusat industri perminyakan dan perkebunan. Karena itu, misalnya, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di pindahkan ke Medan atau Pekanbaru. Kementerian Pertanian dipindahkan ke Palembang atau Jambi.
Kalimantan menjadi pusat industri kehutanan terpadu dan berkelanjutan serta industri energi non-BBM. Sehingga Kementerian Kehutanan misalnya dipindahkan ke Palangkaraya. Sedangkan Sulawesi dan Maluku yang merupakan pusat industri kelautan dan perikanan, akan tepat juga kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan ditempatkan di Makasar.
Sementara itu Jawa sebagai pusat industri pertanian, makanan dan industri padat
karya, sehingga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditempatkan di Cirebon, misalnya, mengingat kota ini belum begitu padat tapi memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.
Papua sebagai pusat industri pertambangan dijadikan pusat perkantoran Kementerian Pertambangan. Lalu Bali dan Nusa Tenggara Barat sebagai pusat industri pariwisata menjadi kedudukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Tidak boleh tidak, pusat-pusat industri tersebut nantinya tentu akan didukung oleh perbankan nasional yang akan menjadi corporate bangking, sesuai dengan karakteristik industri yang dikembangkan di setiap daerah. Kantor pusat BNI misalnya dibangun di Kalimantan, sedangkan Bank Mandiri kantor pusatnya di Sumatera, dan BRI di Sulawesi.
Lebih Ideal:
Dari buah pikiran semacam itu, saya pikir, upaya pemindahan sejumlah kementerian ini akan merupakan sebuah langkah yang sangat ideal. Nah, langkah praktisnya kemudian seperti apa? Menurut hemat saya, pemindahan kementerian itu tidak perlu dilakukan sekaligus. Pelaksanaannya bisa dilakukan secara bertahap. Sesuai kemampuan keuangan pemerintah pusat dan kesiapan pemerintah daerah. Meski demikian, ia harus jadi prioritas, sehingga hasilnya bisa dirasakan lebih nyata.
Kadang saya berangan-angan, betapa akan majunya negara kita ini nantinya bila masing-masing daerah itu bertumbuh dengan pesat, sebagai trickledown effect dari pemindahan sejumlah kementerian tersebut. Saya yakin, pembangunan kantor pusat suatu kementerian di suatu daerah tertentu akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pembangunan daerah tersebut.
Dengan demikian, masing-masing daerah akan membangun dirinya dengan pesat. Dan jangan lupa, tenaga kerja kita yang melimpah di darah tidak perlu lagi harus berebut melakukan urbanisasi ke Jakarta. Selanjutnya, langkah ini tentu akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan nasional secara keseluruhan.
Langkah ini pun saya pikir akan lebih murah. Kalau pemindahan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya, sebagaimana diusulkan Farhan Hamid, menghabiskan dana sekitar Rp. 190 triliun, apa yang saya usulkan ini justru bisa jauh lebih murah. Sebab tidak perlu memindahkan seluruh jajaran pemerintahan. Dari 33 kementerian yang ada, mungkin 20 kementerian saja misalnya yang dipindahkan.
Seandainya biaya pemindahan satu kementerian dianggarkan Rp. 4 triliun saja untuk masing-masing kementerian, maka dana yang dibutuhkan untuk itu hanya Rp. 80 triliun saja.
Akhir kata, saya pikir, presiden dan seluruh jajarannya mungkin perlu duduk bersama, untuk membicarakan langkah-langkah kongkrit dari pemikiran ini. Bila sampai bisa dilaksanakan, saya yakin, ini merupakan sebauah langkah yang fenomenal dan spektakuler, yang tidak akan terlupakan bagi pembangunan bangsa ini ke depan. Insya Allah!***
(Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia)
Untuk mengatasi kemacetan Jakarta, pindahkan saja ibukota pemerintahan RI ke Palangkaraya. Demikian usul yang tiba-tiba dilontarkan Wakil Ketua MPR Farhan Hamid. Ia melontarkan ide yang cukup mengejutkan itu dalam sebuah dialog di ibukota Kalimantan Tengah itu beberapa hari lalu. Dan, karuan saja, ide itu mendapatkan perhatian publik yang cukup besar.
Jakarta memang memiliki beragam persoalan yang begitu kompleks. Mulai dari kemacetan jalan yang dari hari ke hari semakain parah, persoalan banjir yang tidak henti merendam sebagian rumah penduduk, masalah pemukiman kumuh, tingkat kriminalitas yang tinggi, sampai tawuran pelajar dan berbagai persoalan kemasyarakatan lainnya yang sulit diatasi. Karena itulah Farhan mengusulkan segera saja ibukota pemerintahan dipindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya.
Ide yang sebenarnya pada 1957 pernah dicanangkan Presiden RI Pertama Soekarno.
Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar bisa menjadi solusi yang tepat bagi persoalan Jakarta yang begitu kompleks? Dan, jangan lupa, bagi kita sebagai bangsa persoalan Jakarta bukan hanya satu-satunya masalah yang memerlukan penanganan segera.
Bagi saya, penyelesaian masalah ini hendaknya jangan sepotong-sepotong. Artinya, penyelesaian itu jangan hanya menyelesaikan masalah kota megapolitan Jakarta, tapi sekaligus penyelesaian bagi banyak silang-sengkarut yang dihadapi bangsa ini sekarang. Ke depannya, kita mestinya berharap, akan benar-benar tercapai masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, di negara yang gemah ripah loh jinawi. Negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Karena itu, saya lebih tertarik untuk memilih melakukan langkah desentralisasi kementerian, seperti yang telah saya usulkan, ketika berbincang-bincang dengan beberapa wartawan di Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Dan beberapa hari terakhir ini, tanggapan terhadap ide saya itu pun terus mengalir. Tidak sedikit pula rekan dan sahabat yang menelpon saya, mengirim email dan bahkan SMS, berkenaan dengan pandangan saya itu.
Saya pikir, langkah ini tidak hanya dapat mengatasi persoalan-persoalan ibukota Jakarta an-sich. Dianya juga akan menjadi solusi konprehensif bagi upaya pembangunan nasional, yang bersifat menyeluruh. Dalam hal ini, penyelesaian masalah yang dihadapi kota Jakarta bisa diatasi dengan baik, tapi di samping itu langkah ini juga akan lebih menggairahkan pembangunan di banyak daerah di seluruh pelosok tanah air. Ibarat kata pepatah: sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui.
Bagaimanapun, pemindahan ibukota dari Jakarta ke kota lain seperti Palangkaraya, KalimantanTengah, mungkin bisa dijadikan salah satu solusi mengatasi sebagian dari persoalan-persoalan Jakarta yang begitu kompleks. Langkah ini pernah dilakukan oleh Malaysia, yang memindahkan ibukota pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1998 dan Myanmar yang menjadikan Nay Pyi Taw sebagai pusat pemerintah menggantikan Yaangon pada 2005.
Tidak untuk Indonesia:
Sehubungan dengan itu, kita harus ingat, persoalan yang kita hadapi sebagai bangsa tidaklah persis sama dengan apa yang dihadapi Malaysia atau Myanmar. Pemindahan ibukota pemerintahan mungkin sekali tepat bagi kedua negara itu. Tapi, dalam hal ini, tidak untuk Indonesia. Sebab, kita masih memiliki segudang persoalan lain yang juga menuntut penyelesaiannya. Kita seharusnya memiliki visi dan misi yang jelas dan lurus ke depan, bagi terwujudnya cita-cita seluruh anak bangsa, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera.
Bagi saya, mana mungkin kita bisa mencapai cita-cita yang demikian mulia jika dalam tata kelola pemerintahan kita belum bisa bertindak adil. Seperti diketahui sejauh ini, sejumlah daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, dengan sumber daya alamnya yang melimpah seperti Papua, tapi rakyatnya sebagian besar masih hidup miskin. Kita tidak boleh menutup mata menyaksikan kenyataan bahwa sebagian besar perputaran uang di Indonesia 90 persennya beredar di Pulau Jawa. Dan dari angka tersebut, 50 persennya beredar di Jakarta.
Karena itu, saya menggagas ide tentang arah dan cita-cita pembangunan nasional seperti apa yang tepat bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Pada akhirnya saya menemukan bahwa tidak boleh lain,seluruh warga masyarakat dari Sabang hingga Merauke, dari Rote hingga Sulu, harus merasakan manfaat pembangunan dan kesejahteraan yang sama dari sumber daya alam yang dikandung bumi nusantara.
Artinya, pembangunan nasional harus berorientasi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah sesuai dengan kondisi, kapasitas,dan potensi daerah masing-masing. Karena itu, kita tidak hanya terpaku memikirkan masalah kesemrawutan Jakarta semata-mata.
Dengan demikian, dilihat dari potensi masing-masing daerah, maka Sumatera misalnya bisa dijadikan sebagai pusat industri perminyakan dan perkebunan. Karena itu, misalnya, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di pindahkan ke Medan atau Pekanbaru. Kementerian Pertanian dipindahkan ke Palembang atau Jambi.
Kalimantan menjadi pusat industri kehutanan terpadu dan berkelanjutan serta industri energi non-BBM. Sehingga Kementerian Kehutanan misalnya dipindahkan ke Palangkaraya. Sedangkan Sulawesi dan Maluku yang merupakan pusat industri kelautan dan perikanan, akan tepat juga kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan ditempatkan di Makasar.
Sementara itu Jawa sebagai pusat industri pertanian, makanan dan industri padat
karya, sehingga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditempatkan di Cirebon, misalnya, mengingat kota ini belum begitu padat tapi memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.
Papua sebagai pusat industri pertambangan dijadikan pusat perkantoran Kementerian Pertambangan. Lalu Bali dan Nusa Tenggara Barat sebagai pusat industri pariwisata menjadi kedudukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Tidak boleh tidak, pusat-pusat industri tersebut nantinya tentu akan didukung oleh perbankan nasional yang akan menjadi corporate bangking, sesuai dengan karakteristik industri yang dikembangkan di setiap daerah. Kantor pusat BNI misalnya dibangun di Kalimantan, sedangkan Bank Mandiri kantor pusatnya di Sumatera, dan BRI di Sulawesi.
Lebih Ideal:
Dari buah pikiran semacam itu, saya pikir, upaya pemindahan sejumlah kementerian ini akan merupakan sebuah langkah yang sangat ideal. Nah, langkah praktisnya kemudian seperti apa? Menurut hemat saya, pemindahan kementerian itu tidak perlu dilakukan sekaligus. Pelaksanaannya bisa dilakukan secara bertahap. Sesuai kemampuan keuangan pemerintah pusat dan kesiapan pemerintah daerah. Meski demikian, ia harus jadi prioritas, sehingga hasilnya bisa dirasakan lebih nyata.
Kadang saya berangan-angan, betapa akan majunya negara kita ini nantinya bila masing-masing daerah itu bertumbuh dengan pesat, sebagai trickledown effect dari pemindahan sejumlah kementerian tersebut. Saya yakin, pembangunan kantor pusat suatu kementerian di suatu daerah tertentu akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pembangunan daerah tersebut.
Dengan demikian, masing-masing daerah akan membangun dirinya dengan pesat. Dan jangan lupa, tenaga kerja kita yang melimpah di darah tidak perlu lagi harus berebut melakukan urbanisasi ke Jakarta. Selanjutnya, langkah ini tentu akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan nasional secara keseluruhan.
Langkah ini pun saya pikir akan lebih murah. Kalau pemindahan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya, sebagaimana diusulkan Farhan Hamid, menghabiskan dana sekitar Rp. 190 triliun, apa yang saya usulkan ini justru bisa jauh lebih murah. Sebab tidak perlu memindahkan seluruh jajaran pemerintahan. Dari 33 kementerian yang ada, mungkin 20 kementerian saja misalnya yang dipindahkan.
Seandainya biaya pemindahan satu kementerian dianggarkan Rp. 4 triliun saja untuk masing-masing kementerian, maka dana yang dibutuhkan untuk itu hanya Rp. 80 triliun saja.
Akhir kata, saya pikir, presiden dan seluruh jajarannya mungkin perlu duduk bersama, untuk membicarakan langkah-langkah kongkrit dari pemikiran ini. Bila sampai bisa dilaksanakan, saya yakin, ini merupakan sebauah langkah yang fenomenal dan spektakuler, yang tidak akan terlupakan bagi pembangunan bangsa ini ke depan. Insya Allah!***
No comments:
Post a Comment